Implementasi pengawasan yang transparan dan akuntabel pada APBD Lubuk Begalung menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa penggunaan dana APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.
Menurut Budi Santoso, seorang pakar tata kelola keuangan daerah, implementasi pengawasan yang transparan dan akuntabel akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana APBD. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD, maka akan lebih sulit bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.
Pemerintah daerah Lubuk Begalung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD. Salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan tim pengawasan internal yang bertugas untuk memantau penggunaan dana APBD secara langsung. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan.
Namun, meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD, masih ditemukan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana APBD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan keuangan daerah.
Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), implementasi pengawasan yang transparan dan akuntabel pada APBD Lubuk Begalung masih perlu ditingkatkan. Hal ini terbukti dari temuan yang dilakukan oleh BPK terkait dengan penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana APBD sangatlah penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap APBD Lubuk Begalung dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Wulandari, seorang aktivis anti korupsi, “Masyarakat adalah mata dan telinga bagi pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana APBD. Tanpa keterlibatan mereka, pengawasan yang transparan dan akuntabel akan sulit diwujudkan.”
Dengan demikian, implementasi pengawasan yang transparan dan akuntabel pada APBD Lubuk Begalung harus terus ditingkatkan demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif dari masyarakat, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, serta komitmen yang kuat dari semua pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.