Peran transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah Lubuk Begalung sangatlah penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan efisien. Transparansi menjamin bahwa informasi terkait anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
Menurut Dr. Herry Purnomo, seorang pakar tata kelola anggaran dari Universitas Andalas, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan bisa mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Begitu pula tanpa akuntabilitas, tidak ada jaminan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Dalam konteks Lubuk Begalung, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah masih belum optimal. Banyak informasi terkait anggaran yang masih sulit diakses oleh masyarakat umum, sehingga proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi terhambat.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lubuk Begalung, Bambang Sutrisno, menegaskan pentingnya peran transparansi dan akuntabilitas dalam menciptakan tata kelola anggaran yang baik. “Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan anggaran dan melaporkan penggunaannya secara terbuka kepada masyarakat,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah Lubuk Begalung perlu memperkuat mekanisme publikasi informasi terkait anggaran melalui website resmi dan media sosial. Selain itu, pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik.
Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah Lubuk Begalung, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dari korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dukungan penuh dari semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.