Penyimpangan anggaran di Lubuk Begalung memang menjadi permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah. Tindakan preventif yang efektif tentu diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Penyimpangan anggaran bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol dari pihak yang berwenang.”
Salah satu langkah preventif yang efektif adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Rudi Heryanto, pakar tata kelola keuangan daerah, “Dengan adanya transparansi, setiap pengeluaran anggaran akan terbuka dan mudah dipantau oleh masyarakat maupun pihak terkait lainnya.”
Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal juga perlu dilakukan. Menurut Siti Nurjanah, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), “Pengawasan internal yang kuat dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sejak dini dan mengurangi risiko kerugian bagi daerah.”
Pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat pengelola anggaran juga tidak boleh diabaikan. Hal ini diungkapkan oleh Eko Susilo, ahli tata kelola keuangan daerah, “Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, diharapkan para pejabat dapat menghindari praktik-praktik penyimpangan yang merugikan daerah.”
Dengan menerapkan tindakan preventif yang efektif seperti yang telah disebutkan di atas, diharapkan penyimpangan anggaran di Lubuk Begalung dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kita semua berperan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih demi kemajuan daerah.